Upacara 17 an di Korem 074/Warastratama

Surakarta (17/4/2018) Pelaksana harian Kepala Staf Korem 074/Warastratama Letkol Inf Murdjoko, S.Sos, M.Si  bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera tanggal 17 di bulan April 2018, bertempat di lapangan Upacara Makorem 074/Warastratama. Untuk yang bertugas sebagai perangkat upacara yaitu personel dari Denhubrem 074. Upacara ini diikuti oleh segenap Prajurit dan PNS Korem 074/Warastratama dan jajarannya.

Upacara bendera secara rutin dilaksanakan sebagai upaya untuk mengikatkan kita pada romantisme dan heroisme perjuangan para pendahulu yang telah melahirkan NKRI serta sebagai sarana Komando guna menjalin komunikasi dua arah antara Pimpinan, Staf dan anggota agar setiap kebijakan, instruksi, petunjuk dan informasi mengalir serta dipahami dengan tepat, cepat dan seksama.

Dalam amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P yang dibacakan oleh Plh Kasrem 074/Wrt menyampaikan bahwa perubahan dan perkembangan dunia yang semakin cepat membuat tantangan tugas bagi TNI semakin kompleks dan menuntut kemampuan  beradaptasi  dan  inovasi. Karena itu TNI harus senantiasa memperhatikan perkembangan lingkungan, baik nasional, regional maupun global, guna memahami segala hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air. “Kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis,” ujar Panglima TNI dalam amanatnya.

Untuk itu, Panglima TNI menegaskan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankannya. Prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Prajurit TNI harus menjaga netralitasnya. Hal ini tidak henti-hentinya ditekankan oleh Panglima. karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. “Karenanya, tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral,” jelas Panglima TNI.

Disamping itu, adanya keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada, lanjut Panglima, tidak boleh mempengaruhi netralitas prajurit TNI. Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis.